Cukai Rokok Resmi Naik 10-12 persen Tergantung Golongan

Menkeu juga mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk menaikan tarif rokok guna mengendalikan konsumsi ataupun produksi rokok.

Wawan Kurniawan
Jum'at, 04 November 2022 | 01:33 WIB
Cukai Rokok Resmi Naik 10-12 persen Tergantung Golongan
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Pemerintah resmi memutuskan untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok sebesar 10 persen pada tahun 2023 dan 2024.

Dalam keterangannya, usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Kepresidenan Bogor Istana, Jawa Barat pada Kamis (3/11/2022), Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan, bahwa kenaikan tarif CHT untuk sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek pangan ( SKP) akan berbeda berdasarkan kategori atau golongannya.

"Rata-rata adalah 10 persen, nanti akan ditunjukkan dengan SKM I dan II yang akan meningkat rata-rata antara 11,5 dan 11,75 persen, SPM I dan SPM II meningkat 11 hingga 12 persen sedangkan SKP I, II dan III naik 5 persen,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta agar kenaikan tarif tidak hanya berlaku untuk CHT tetapi juga untuk rokok elektrik dan produk tembakau lainnya (HPTL).

Baca Juga:Hasil Hylo Open 2022: Rehan/Lisa Melaju Mulus ke Perempat Final

Untuk rokok elektrik, Sri Mulyani mengatakan kenaikan cukai akan terus berlanjut setiap tahun selama lima tahun ke depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi persnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/8/2022). [Tangkapan layar]
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi persnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/8/2022). (sumber: Tangkapan layar)

"Hari ini juga diputuskan untuk menaikkan cukai dari rokok elektrik rata-rata 15 persen untuk rokok elektrik dan 6 persen untuk HTPL. Ini berlaku dan setiap tahun meningkat 15 persen, selama 5 tahun kedepan." lanjutnya.

Dalam penetapan CHT, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menyusun instrumen cukai yang akan mempertimbangkan berbagai masalah, mulai dari tenaga kerja pertanian hingga industri rokok. 

Disamping itu, pemerintah juga memperhatikan target penurunan prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun menjadi 8,7 persen sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Nasional Pembangunan Berkelanjutan (RPJMN) tahun 2020-2024.

Pertimbangan selanjutnya, tambah Menkeu, terkait konsumsi rokok yang merupakan konsumsi rumah tangga terbesar kedua setelah beras. Bahkan konsumsi ini melebihi konsumsi protein seperti telur dan ayam.

Baca Juga:Isa Zega Ogah Jenguk Nikita Mirzani Nginap di Rutan, Kalau Sidang Mau

Buruh pabrik rokok di Kudus tengah mengolah tembakau. [Antara]
Buruh pabrik rokok di Kudus tengah mengolah tembakau. (sumber: Antara)

"Yang kedua memperhitungkan konsumsi rokok adalah konsumsi terbesar kedua rumah tangga miskin, mencapai 12,21 persen untuk masyarakat miskin perkotaan dan 11,63 persen untuk rumah tangga miskin pedesaan. Ini tertinggi kedua setelah beras bahkan melampaui konsumsi protein seperti telur dan ayam, serta tahu dan tempe, yang merupakan makanan yang sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Sri Mulyani.

Menkeu juga mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk menaikan tarif rokok guna mengendalikan baik konsumsi ataupun produksi rokok. Sri Mulyani berharap kenaikan cukai rokok dapat mengurangi keterjangkauan rokok di Masyarakat.

"Pada beberapa tahun terakhir, dimana kita menaikkan cukai rokok, yang menyebabkan harga rokok meningkat, sehingga affordability atay keterjangkauan terhadap rokok juga akan menurun. Dengan begitu, konsumsinya diharapkan menurun," katanya.

REKOMENDASI

BERITA TERKAIT

Nasional

Terkini

Tampilkan lebih banyak