Semenjak Anies Baswedan lengser sebagai Gubernur DKI Jakarta, program rumah DP 0 Rupiah kini bukan lagi prioritas. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) lebih memilih menganggarkan program lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2023.
Kepala DPRKP DKI, Sarjoko mengungkapkan, pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2023.
Namun pihaknya lebih memilih memprogramkan pembangunan rumah susun bagi
warga yang terdampak normalisasi Sungai Ciliwung sebagai pengganti Rumah DP 0 Rupiah yang merupakan janji kampanye Anies Baswedan ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu.
"Pagu indikatif anggaran Rp 1,2 triliun bukan untuk pembangunan hunian DP Rp 0," katanya Sarjoko.
Baca Juga:Diguyur Hujan Deras, 12 RT di Pela Mampang Terendam Banjir
Untuk pembangunan rumah sewa (Rusunawa), salah satunya akan dibangun di Jalan Margasatwa, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Anggaran yang akan digunakan untuk proyek hunian ini Rp 544 miliar.
"Kebutuhan anggaran, kebetulan perencanaannya menggunakan konsep green building, dengan besaran biaya Rp 544 miliar," jelasnya.
Pembangunan Rusunawa ini, Sarjoko mengatakan, adalah proyek multiyears atau tahun jamak menggunakan APBD 2023-2024. Hasilnya nanti, akan ada tiga bangunan dengan total 675 unit hunian yang dibangun di dalam hunian ini.
"Rencana akan kita bangun dengan skema multiyears program (tahun jamak) pada 2023-2024 dengan tiga tower atau sekitar 675 unit," ungkap Sarjoko.
"Pengalokasian (anggaran) pada 2023 sebesar Rp 217 miliar dan pada tahun 2024 (sebesar) Rp 326 miliar,” lanjutnya.
Baca Juga:Ditanya Peluang Ridwan Kamil di 2024, Prof Muradi: Dia Punya Uang atau Enggak?
Ada juga program lain dari alokasi total anggaran Rp 1,2 triliun, seperti pembebasan lahan, penyusunan rancang bangun rinci (detail engineering design /DED) dan lain-lain.
