TikTok memperluas kebijakannya untuk mempersulit politisi dan pendukungnya mengumpulkan dana dari platform. Bahkan perusahaan asal Tiongkok itu berencana untuk memblokir semua kegiatan penggalangan dana untuk politisi.
Presiden of Global Global Business Solutions TikTok, Blake Chandlee mengatakan perusahaan akan segera menonaktifkan semua fitur periklanan dan monetisasi platform TikTok. Fitur tersebutmencakup pemberian hadiah dan tip untuk para politikus ataupun partai politik di platformnya.
Bahkan akun pemerintah, politisi, dan partai politik diwajibkan untuk mengajukan verifikasi tanda biru.
"Dengan melarang kampanye penggalangan dana, membatasi akses ke alat monetisasi dan verifikasi akun, kami ingin mencapai keseimbangan antara pengguna yang berbicara tentang masalah kehidupan mereka sambil melindungi hiburan dan platform kreatif yang diinginkan komunitas kami," kata Chandlee dikutip dari The Verge, Kamis (22/9/2022).
Baca Juga:Istri Sopir Ojol Cemburu Buta! Penumpang Suaminya Dijambak-jambak, Dituduh jadi Pelakor
Dalam beberapa waktu kedepan, TikTok berharap dapat meluncurkan larangan penggalangan dana kampanye secara keseluruhan. Kebijakan ini akan melarang politisi dan partai politik menggunakan platform yang mengarahkan audiens ke situs web kampanye mereka demi memberikan sumbangan.
Juru bicara TikTok Jamie Favazza mengatakan jika perusaahan berencana untuk mengakkan aturan baru ini melalui kombinasi teknologi dan moderator manusia.
"Kami akan bekerja sama dengan pemerintah, politisi dan partai politik untuk memverifikasi akun mereka. Baik saat mereka mengajukan permintaan verifikasi atau jika kami mengindentifikasi akun yang kami anggap milik pemerintah, politisi dan partai politik. kami akan mengkomfirmasi keaslian akun tersebut," ungkap Favazza.
Cara ini merupakan bagian dari inisiatif integritas pemilu TikTok yang lebih luas pada tahun ini. Agustus lalu, perusahaan mengumumkan rencananya untuk melawan ancaman berbahaya dari disinformasi pemilu yang berbahaya.
Mereka menekankan kebijakan yang melarang influencer dibayar untuk memposting konten politik. Perusahaan juga mengatakan akan mulai menerbitkan konten pendidikan untuk pembuat konten dan perusahaan manajemen untuk memberi tahu mereka dengan lebih baik tentang larangan tersebut.
Baca Juga:Stadion Pakansari Disebut Lapangan Level Kampung oleh Media Luar Negeri, Plt Bupati Bogor Meradang
TikTok juga mengatakan akan menandai video dengan informasi palsu atau tidak terverifikasi terkait politik pemilu yang belum dikonfirmasi.
TikTok sendiri mulai melarang iklan politik sejak tahun 2019, karena konten bermuatan politik terus membanjiri platform.
Selain itu, basis pengguna TikTok cenderung lebih muda daripada
jejaring sosial lainnya. Ii menjadikan TikTok sebagai platform utama bagi kandidat yang mencari dukungan dari kalangan pemilih muda.
